Page 80 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

mempertimbangkan data dan informasi data sekunder
dari instansi terkait;
3) Perangkat Daerah dan Kantor Pertanahan dapat memilih
lokasi kegiatan bersama sesuai program kerja masing-
masing instansi pada tahun anggaran berjalan;
4) Hasil dari tahapan Penetapan Lokasi adalah Surat
Keputusan (SK) Penetapan Lokasi. Surat Keputusan
Penetapan Lokasi ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pertanahan dengan format SK Penetapan lokasi merujuk
pada Lampiran 8 Petunjuk Teknis;
5) Kriteria ruang lingkup lokasi yang menjadi objek
Penanganan Akses Reforma Agraria yaitu:
a. Lokasi dapat dipilih yang merupakan tanah
masyarakat telah terdaftar yang berasal dari kegiatan:
a) Redistribusi Tanah; Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL); Sertipikasi
Tanah Transmigrasi; Sertipikasi Mandiri/
Non Sistematis/Lintas Sektor, dan; Sertipikasi
Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran
9 dan Lampiran 10 Petunjuk Teknis:
b) Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)
yang telah selesai dilakukan penataan aset
yang terdapat pada daftar lokasi sebagaimana
tertuang dalam Lampiran 11 Petunjuk Teknis:
c) Lokasi yang telah diterbitkan sertipikat dari
hasil resolusi penyelesaian konflik di luar LPRA
sebagaimana tertuang dalam Lampiran 12
Petunjuk Teknis.

b. Lokasi merupakan tanah masyarakat yang belum
terdaftar yang akan ditindaklanjuti sebagai
objek Penataan Aset/sertipikasi tanah dengan
memperhatikan potensi pemberdayaan bagi
masyarakat miskin atau prasejahtera dan memenuhi
persyaratan kepastian atas:

BAB III 65
PENATAAN AKSES EKOLOGIS