Page 79 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

masyarakat belum mempunyai tanda bukti hak dan tanah yang
dikuasai secara fisik belum dimanfaatkan secara optimal.
Penataan Akses RO I dilakukan dengan beberapa tahap. Berikut
tahapan Penataan Akses RO I TA 2023 yang dilaksanakan di
Kabupaten Bantul beserta catatan-catatan penting terhadapnya:
1) Tahap Penetapan Lokasi
Policy Paper (kajian kebijakan) yang diterbitkan oleh Pusat
Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria Tata
Ruang dan Pertanahan melaporkan evaluasi terhadap
pelaksanaan Penataan Akses TA 2021 di 24 (dua puluh empat)
desa/kelurahan di 9 kabupaten dan 8 propinsi sebagai
sampel lokasi kajian (Saleh 2022), berdasarkan wawancara
dengan anggota tim pengkaji, 2 dari 24 desa/kelurahan
tersebut masuk kategori sudah mapan dan berkembang
sehingga menunjukkan performa sangat baik dibandingkan
dengan lokasi lain yang masih rintisan, dengan parameter
tunggal yaitu kenaikan pendapatan SRA sebelum dan
sesuah Penataan Akses yang mewakili kesejahteraan yang
bermakna lebih luas dari pendapatan. Di Kabupaten Bantul,
pola memilih lokasi yang sudah mapan dan berkembang ini
berulang di tahun 2022.
Berbeda dari Penataan Akses sebelumnya, penetapan lokasi
Penataan Akses RO I TA 2023 di Kabupaten Bantul bukan
berasal dari usulan GTRA atau rekomendasi Pemerintah
Daerah, melainkan dari usulan masyarakat melalui FS
Penataan Akses RO I TA 2022 yang ditindaklanjuti oleh Kantor
Pertanahan. Hal ini cukup tidak lazim karena penetapan lokasi
bersifat bottom up daripada top down, sebagaimana diatur
oleh Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria
(PARA) TA 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Penetapan lokasi dapat berdasarkan usulan Gugus Tugas
Reforma Agraria (GTRA) kabupaten/kota;
2) Jika GTRA kabupaten/kota belum terbentuk,
maka penetapan lokasi berdasarkan hasil rapat
koordinasi dengan perangkat daerah melihat dan

64 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul