Page 121 - Kolase Agraria
P. 121

106     Kolase Agraria
                    dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’

                Ketersediaan  tanah  yang  terbatas  berlawanan  dengan  angka
            pertumbuhan  penduduk  dan kebutuhan mereka, membuat
            pengaturan dan  pengendalian sumber daya  tanah  menjadi  sangat
            penting. Tanah berfungsi sebagai social aset dan capital aset (Benhart
            Limbog,  2011).  Sebagai social  aset,  tanah  berperan sebagai sarana
            pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat. Sedangkan sebagai
            capital aset, tanah  merupakan faktor modal dalam pembangunan
            dan objek  spekulasi  yang  penting.  Fungsi  tanah  sebagai  capital
            aset  seringkali memicu konflik  pertanahan.  Banyak  faktor  yang
            menyebabkan permasalahan pertanahan,  termasuk  ketimpangan
            pemilikan dan penguasaan tanah, pembangunan dan pemanfaatan
            tanah, tanah terlantar, pluralisme hukum tanah, serta inkonsistensi
            kebijakan pemerintah.
                Dalam  upaya  untuk menjamin kenyamanan  dan keamanan
            berinvestasi  di  Kabupaten  Badung,  diperlukan  transparansi
            informasi yang modern dan terpadu. Keterbukaan informasi publik
            merupakan tanggung jawab setiap badan publik dan menjadi bagian
            penting  dalam  reformasi birokrasi.  Keterbukaan informasi juga
            merupakan amanat dari  peraturan  perundangan  sebagai  bentuk
            pertanggungjawaban  atas kinerja badan  publik kepada  penerima
            layanan demi terwujudnya transparansi informasi dan kemudahan
            dalam berinvestasi.
                Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,  bekerja  sama  dengan
            Pemerintah Daerah Kabupaten Badung,  telah meluncurkan  situs
            web “TRIDATU” yang menyediakan layanan informasi keruangan.
            TRIDATU,  yang merupakan  akronim  dari  Tiga Data Jadi  Satu,
            menyajikan  informasi peta  bidang  tanah,  peta rencana  detil  tata
            ruang (RDTR), dan peta zonasi pajak bumi dan bangunan (PBB).
            Peluncuran situs web ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan
            publik  akan informasi kepastian hukum  atas  tanah,  kesesuaian
            dengan rencana  tata ruang,  dan  informasi perpajakan  yang
            berkorelasi langsung dengan kebutuhan investasi.
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126