Page 61 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 61

Penutup
               Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya berupa melakukan
           percepatan pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan
           hutan  dengan  melakukan  kegiatan tersebut tiap tahunnya  sesuai
           dengan  kawasan  hutan  yang  telah dilakukan  pelepasan oleh
           Kementerian LHK. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas
           Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Dharmasraya bekerja
           sama dengan kantor pertanahan Kabupaten Dharmasraya dan dinas
           terkait untuk melaksanakan serta mewujudkan kegiatan redistribusi
           tanah  dari  pelepasan kawasan hutan  untuk  dapat memberikan
           kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.


           Referensi
           Agraria, K., Ruang, D. T., Badan, /, & Nasional, P. (n.d.). Direktorat
                   Jenderal Penataan Agraria Panduan Pelaksanaan 2023 Gugus
                   Tugas Reforma Agraria.
           Dempo,  A.  A. P.,  Salim, M. N.,  &  Farid,  A. H. (2021).  Evaluasi
                   Pelaksanaan Redistribusi  Tanah Eks Kawasan Hutan  di
                   Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Tunas Agraria, 4 No.1, 1–21.
                   https://www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/
                   article/view/131.
           Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan.  (2022). Kawasan
                   Hutan Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup Dan
                   Kehutanan.
           Kurniawati, F. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan
                   Pelaksanaan  Redistribusi  Tanah  Bekas  Kawasan  Hutan
                   Di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten
                   Hulu Sungai Selatan  Tahun 2018.  https://repository.stpn.
                   ac.id/446/1/FESTI%20KURNIAWATI.pdf.
           Ramadhan,  M.  R., & Octarina,  N. F. (2022).  Legalisasi Aset dalam
                   Reforma  Agraria  di  Kabupaten Malang. Sang Pencerah:



           44    Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
                 yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66