Page 57 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 57

Dari data  tersebut dapat diketahui  bahwa  pemerintah  telah
           melakukan beberapa pelepasan kawasan hutan dengan mengeluarkan
           peraturan yang  diterapkan  di  beberapa  provinsi yang  memiliki
           kawasan hutan luas dan dapat dimanfaatkan masyarakat terutama
           Provinsi Sumatera  Barat.  Pemerintah  juga  menerapkan  aturan
           mengenai Reforma Agraria dalam Nawacita RPJMN tahun 2015-2019
           yang dilanjutkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 mengenai sumber
           Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi
           tanah serta legalisasi aset (teridentifikasi kawasan hutan yang akan
           dilepaskan, hal ini sedikit banyak 4,1 juta hektar). Sedangkan, untuk
           meningkatkan  akses masyarakat  untuk mengelola hutan melalui
           hutan masyarakat, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat,
           dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta hektare.

               Reforma  Agraria  dapat melalui 2 (dua) langkah,  yaitu  Tanah
           Objek Reforma  Agraria (TORA)  dan Perhutanan Sosial.  TORA
           terbagi lagi menjadi legalisasi aset (sertifikasi tanah rakyat berupa
           Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) atau Pendaftaran Tanah
           Sistematis Lengkap (PTSL) dan tanah transmigrasi belum sertipikat)
           dan  redistribusi  aset (eks Hak Guna Usaha  dan  tanah  terlantar
           serta pelepasan kawasan hutan). Dalam hal ini peneliti melakukan
           penelitian terhadap daerah yang telah melaksanakan Reforma Agraria
           melalui redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten
           Dharmasraya. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten
           Dharmasraya  tahun  2022  dilaksanakan  sesuai dengan  penetapan
           pemerintah daerah dan subjek penerima sertipikat redistribusi tanah
           sesuai dengan  usulan  Bupati  Dharmasraya  yang  tercantum dalam
           Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/393/KPTS-
           BUP/2022  tanggal  29 November  2022,  tentang  Penetapan  Calon
           Subjek Redistribusi  Tanah menjadi  Subjek Redistribusi  Tanah  di
           Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022. Dari peraturan tersebut kantor
           pertanahan Kabupaten Dharmasraya menetapkan 3  (tiga)  nagari



           40    Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
                 yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62