Page 53 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

untuk menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Gugus Tugas
Reforma Agraria (GTRA) dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat
pusat, (Agraria et al., nd).
Pemerintah melalui Pemerintah Daerah, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN), Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), dan stakeholder
terkait berupaya untuk mewujudkan serta memberikan kepastian
hukum terhadap penggarap atau petani yang telah melakukan dan
menggarap tanah yang berada di lingkungan kawasan hutan selama
bertahun-tahun. Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerataan
bidang tanah bagi penggarap atau petani yang berada di lingkungan
kawasan hutan pemerintah melakukan pemberian hak atas tanah
melalui Reforma Agraria dari pelepasan kawasan hutan dimana
lokasi pelaksanaannya sesuai dengan penetapan dari pemerintah
daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian LHK telah
menunjuk Bupati atau Walikota memilih Panitia Tata Batas untuk
melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2004 tentang, namun terdapat perubahan
dengan terbitnya aturan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
Melalui website resmi Kementerian LHK (Tahun 2022) telah
diumumkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6599/
MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021
tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai
dengan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat. Atas dasar aturan ini
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya melakukan penetapan
lokasi pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria melalui redistribusi
tanah dari pelepasan kawasan hutan. Hal ini ditindaklanjuti oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dengan mengeluarkan

36 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat