Page 49 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

keputusan pemerintah daerah berbentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah ini menjadi rujukan untuk kementerian terkait
Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau
Kementerian ATR/BPN agar sertipikat dapat diturunkan, akan proses
yang begitu rumit, masyarakat hukum adat tidak memiliki legalitas
atas tanah yang dikuasai. Hal ini sudah seharusnya menimbulkan
adanya advokasi atau pembelaan pada masyarakat hukum adat
terkait adanya penguasaan terhadap tanah yang dimiliki. Karena
dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat (Permendagri 52/2014) yang berbunyi “Masyarakat Hukum
Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik
khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya,
memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat
tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,
politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah
tertentu secara turun temurun” dan kemudian ditegaskan lagi pada
ayat (2) yaitu: “Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah,
air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya
dengan batas batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan
secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan
dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat
atau hutan adat”. Atas adanya regulasi tersebut sudah terbukti
adanya pengakuan masyarakat hukum adat. Namun demikian,
hak-hak masyarakat adat seiring berjalannya waktu dianggap
sepele karena tidak adanya asas legalitas yang jelas. Penataan aset
dalam perwujudan asas legalitas terhadap masyarakat hukum adat
sangat diperlukan. Penataan aset ini tidak harus diwujudkan dalam
penerbitan sertipikat akan tetapi masyarakat adat memiliki hak yang
sama dengan masyarakat lain agar dalam suatu masalah mengenai

32 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat