Page 44 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Upaya Perwujudan Asas Legalitas melalui
Advokasi Masyarakat Hukum Adat
pada Penataan Aset Reforma Agraria

Riska Ayu Pratama
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
E-mail: riskaayupratama2203@gmail.com

Pendahuluan
ermasalahan hak atas tanah sering terjadi pada masyarakat
Phukum adat, yang inti permasalahannya dari waktu ke waktu yaitu
asas legalitas. Asas legalitas sendiri yaitu suatu legalisasi kepemilikan
yang diakui secara hukum. Dalam perwujudan asas legalitas ini cukup
rumit, sehingga sering terkendala dalam upaya pelaksanaannya.
Masyarakat adat memiliki hak adat dalam pengupayaan advokasi,
yang mana hal itu merupakan upaya pembelaan terhadap masyarakat
adat dalam memperoleh hak atas tanahnya. Fakta yang sering ditemui
adalah seringkali terdapat ketidaksesuaian antara hak masyarakat
adat dalam memperoleh keadilan terkait ganti rugi atas pengadaan
tanah dengan peraturan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP 39/2023) dalam Pasal
1 ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah semestinya
memberikan ganti rugi yang adil dan layak kepada para pihak yang
memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah. Pengaturan
tersebut menguatkan bahwa meskipun belum ada legalisasi aset
berupa sertipikat, akan tetapi masyarakat hukum adat juga berhak
mendapatkan ganti rugi atas tanahnya. Mengacu pada Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

27