Page 41 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

kantor pertanahan dalam penyelesaian permasalahan, apalagi jika
permasalahan tersebut berkaitan dengan masyarakat. Sehingga
antara satu kantor pertanahan dan kantor pertanahan lain tidak akan
memiliki standar ganda dalam penyelesaian masalah serta produk yang
dihasilkan, sehingga masyarakat akan merasa memperoleh keadilan.
Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sistem
Bawah Kendali Operasi (BKO) dari kantor pertanahan yang telah
menyelesaikan PTSL dengan cepat dan memiliki prestasi yang baik
ke kantor pertanahan yang masih memiliki beban PTSL pada tahun
berjalan. BKO tersebut dapat menjadi tenaga baru bagi kantor
pertanahan yang membutuhkan sehingga dapat menyelesaikan
pekerjaan dengan cepat. Selain itu, sistem BKO tersebut juga
dapat menjadi metode dalam rangka transfer of knowledge dari
kantor pertanahan dengan prestasi baik ke kantor pertanahan yang
membutuhkan. Dengan demikian, akan didapatkan kesamarataan baik
kualitas maupun capaian kuantitas pada tiap-tiap kantor pertanahan.
Ketiga hal yang dapat dilakukan untuk memberikan ‘panggung’
bagi kantor-kantor pertanahan berprestasi, diharapkan menciptakan
kesamarataan pada seluruh kantor pertanahan yang ada di Indonesia.
Kesamarataan tersebut diartikan sebagai prestasi yang menyeluruh
pada seluruh kantor pertanahan, sehingga akan menciptakan
pelayanan yang prima kepada masyarakat dari seluruh jajaran
Kementerian AT/BPN.

Penutup
Terdapat banyak permasalahan dalam bidang pertanahan,
terutama dalam kegiatan Program Strategis Nasional seperti
PTSL. Banyak masalah yang harus dihadapi oleh kantor-kantor
pertanahan, namun solusi yang didapatkan tidak sesuai dengan apa
yang diharapkan. Namun di samping itu, terdapat kantor-kantor
pertanahan yang telah berhasil mengatasi permasalahan serupa

24 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat