Page 46 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Aset Reforma Agraria (Y1) sebagai variabel pengikat. Dalam
permasalahan ini, penulis berharap mampu memaparkan adanya
asas legalitas masyarakat hukum adat yang sering dikesampingkan
dan memaparkan bahwa penataan aset Reforma Agraria dapat
menanggulangi masalah tersebut.

Pembahasan

Hasil dari kajian literatur yang penulis dapatkan adalah berupa
kasus-kasus mengenai pelanggaran terhadap masyarakat hukum adat,
contohnya baru-baru ini terjadi yaitu kasus Pulau Rempang, adanya
relokasi yang akan digunakan untuk perancangan proyek pembangunan
Rempang Eco City. Masalah yang penulis teliti yaitu mengenai adanya
pemaksaan dalam upaya relokasi serta tidak diakuinya hukum adat
karena masyarakat adat tidak memiliki asas legalitas yang nyata atau
sering disebut sertipikat. Dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun
1997, sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan,
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Maka dalam hal ini, dijelaskan juga dalam pasal 19 ayat (2) huruf c
UUPA 5/1960 sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang paling kuat.
Permasalahan ini di perkeruh dengan adanya Rapat Kerja dengan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri
ATR/Kepala BPN) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Komisi II DPR RI) yang digelar pada tanggal 12 September
2023, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa tanah di Rempang
tidak ada Hak Guna Usaha (HGU), di atas tanah tersebut dengan luas
17.000 hektare berupa kawasan hutan dan 600 hektare merupakan Hak
Pengelolaan (HPL) dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan masyarakat yang
tinggal di sana tidak memiliki sertipikat alias asas legalitas yang kuat.
Tidak hanya di Pulau Rempang, banyak juga terjadi di daerah Indonesia
di tanah papua salah satunya dengan kasus pengambilan tanah secara

Upaya Perwujudan Asas Legalitas Melalui Advokasi Masyarakat 29
Hukum Adat pada Penataan Aset Reforma Agraria