Page 50 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

hak penguasaan hak atas tanah, mereka mampu membuktikan
bahwa tanah yang ditempati memiliki bukti kuasa dan pemerintah
tidak bisa bertindak sewenang-wenang mengenai hal ini. Upaya
dalam perencanaan hal ini harus dilaksanakan secara matang agar
perwujudan advokasi terhadap masyarakat hukum adat dapat
direalisasikan dengan nyata. Penataan aset berperan penting dalam
perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat karena dari
banyak kasus sengketa tanah yang ada antara masyarakat hukum
adat dan pemerintah pasti penyebabnya yaitu asas legalitas.

Penutup
Permasalahan dengan masyarakat adat sampai sekarang belum
menemukan titik ujung yang jelas. Penataan aset adalah salah satu
cara menanggulangi permasalahan ini akibat regulasi yang kian
waktu sering berganti. Pengakuan masyarakat hukum adat sudah
tertera dalam peraturan yang jelas akan tetapi pada pelaksanaannya
tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kesejahteraan masyarakat
adat selalu menjadi klaster kedua, padahal dalam garis besar sumber
hukum agraria nasional pada UUPA 5/1960 berasal dari hukum adat.
Hal ini membuktikan bahwa masyarakat hukum adat sudah diakui
keberadaannya sejak lama dan sudah seharusnya memiliki hak yang
sama dan adil. Penulisan esai ini didasari adanya kasus-kasus konflik
pertanahan dengan masyarakat hukum adat yang sumber masalahnya
hampir sama, diharapkan perwujudan asas legalitas melalui advokasi
masyarakat hukum adat pada penataan aset Reforma Agraria dapat
terlaksana untuk penyelesaian masalah yang kian hari kian parah.

Referensi
Liani, M.N.H. and Winanti, A. (2021) ‘Hak Masyarakat Hukum
Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum’, SALAM: Jurnal

Upaya Perwujudan Asas Legalitas Melalui Advokasi Masyarakat 33
Hukum Adat pada Penataan Aset Reforma Agraria