Page 45 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Agraria (UUPA 5/1960), dijelaskan bahwa sumber hukum agraria
nasional adalah hukum adat, akan tetapi pada kenyataannya sekarang
ini hukum adat memiliki tingkat klaster kedua, sehingga terkadang
ada penyelewengan advokasi yang sangat berpengaruh pada
kesejahteraan masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, perwujudan
asas legalitas tersebut harus melalui pengkajian terhadap advokasi
masyarakat hukum adat melalui penataan aset Reforma Agraria.
Penataan aset berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria (Perpres 68/2018) menyatakan bahwa
“Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan
keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah”. Dalam ayat
tersebut, yang menjadi pokok bahasan yaitu pada penataan kembali
penguasaan yang ditujukan pada Masyarakat hukum adat karena
mereka tidak memiliki aset berupa sertipikat hak atas tanah akan
tetapi tanah tersebut sudah ditempati sejak lama. Berdasarkan
paparan tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan kajian
dengan judul ‘’Upaya Perwujudan Asas Legalitas melalui Advokasi
Masyarakat Hukum Adat pada Penataan Aset Reforma Agraria’’.
Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif dengan teknik analisis kajian literatur.
Metode kualitatif yaitu sebuah metode untuk memperluas dan
mendalami suatu arti yang didapatkan dari masalah sosial serta
kemanusiaan(Manurung, 2022.). Deskriptif sendiri merupakan
suatu ciri khas yang digunakan untuk memberi rangkaian dan
memper dalam mengenai hal yang diteliti agar mudah dipahami
oleh pembaca yang menimbulkan koneksitas. Pada kajian literatur,
penulis menggunakannya sebagai tiang, landasan teori, dan kajian
penuangan ide/gagasan yang akan diinterpretasikan dalam esai ini.
Kajian ini, memiliki dua variabel bebas dan 1 variabel terikat yang
diantaranya yaitu Upaya Perwujudan Asas Legalitas berupa (X1),
Advokasi Masyarakat Hukum Adat berupa (X2) serta Penataan

28 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat