Page 78 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

alih media data dan arsip yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN
melalui Data Center.
Berkaitan dengan transformasi, dokumen dan arsip yang saat ini
sedang dialihmediakan ke depannya dapat diakses melalui perangkat
digital. Mengenai dokumen dan arsip digital tersebut, maka akan
sangat beresiko ketika keamanan sistem tidak kredibel yang dapat
menyebabkan kebocoran. Risiko teknologi informasi meliputi risiko
kehilangan data, kesalahan pengambilan keputusan, penyalahgunaan
komputer, nilai investasi, aspek privasi, dan kesalahan pengoperasian
komputer (Swastika & Putra, 2016). Permasalahannya, dalam rangka
mengubah layanan menjadi elektronik secara keseluruhan perlu
waktu yang lama bagi Kementerian ATR/BPN mengingat sejak
disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria (UUPA 5/1960) semua informasi dan keterangan
mengenai kepemilikan tanah disajikan menggunakan dokumen fisik.
Padahal, Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan kegiatan
pendaftaran tanah yang di dalamnya meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis. Informasi tentang data fisik dan data yuridis
merupakan data yang terbatas karena hanya dapat diketahui
dan diberikan kepada yang berkepentingan dalam bentuk Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah . Di samping itu, “momok” sertipikat
4
elektronik ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat apakah data
mereka akan terjamin keamanannya apabila mereka tidak memegang
dokumen fisik seperti yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.
Kondisi demikian tidak hanya menjadi tantangan Kementerian ATR/
BPN, namun juga menjadi tantangan masyarakat dalam menghadapi
kemajuan teknologi yang tidak semuanya perlu dimiliki dan
dibuktikan melalui dokumen fisik.

4 Pasal 187 PerKaBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 27 tahun
1997

Strategi Transformasi Digital Berstandar ISO 27001 61
di Lingkungan Data Center Kementerian ATR/BPN