Page 79 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN
merupakan unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi salah
satunya mengenai penyusunan dan pengembangan inovasi sistem
informasi berdasarkan kebijakan dan kebutuhan Kementerian ATR/
BPN. Lantas bagaimana strategi Kementerian ATR/BPN melalui
Pusdatin dalam rangka transformasi digital layanan pertanahan?

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
SPBE Kementerian ATR/BPN adalah penyelenggaraan
pemerintahan oleh Kementerian ATR/BPN yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan
kepada pengguna SPBE berdasarkan tata kelola SPBE di lingkup
Kementerian ATR/BPN . Istilah SPBE ini berkaitan dengan interaksi
5
antara pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada masyarakat
baik perorangan atau pelaku bisnis (Arief & Abbas, 2021). Tata
kelola SPBE Kementerian ATR/BPN diperlukan untuk memastikan
penerapan unsur-unsur SPBE. Adapun menurut Pasal 4 Permen ATR/
BPN No. 23 tahun 2021 unsur-unsur SPBE Kementerian di antaranya
meliputi, arsitektur; peta rencana; rencana dan anggaran; proses
bisnis; datadan informasi; infrastruktur; keamanan; dan layanan
SPBE kementerian. Sebagai salah satu unsur SPBE, arsitektur SPBE
memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur. Pada domain
arsitektur inilah di dalamnya terdiri dari beberapa unsur yang salah
satunya yaitu domain arsitektur keamanan SPBE kementerian.
Dalam penerapannya, domain keamanan ini akan saling
bersinggungan dengan domain-domain lainnya dalam penggunaan
dan pemanfaatan data dan informasi, layanan, aplikasi, maupun
infrastruktur di dalamnya. Penerapan domain arsitektur keamanan

5 Permen ATR/BPN No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

62 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat