Page 87 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 87
Terdapat titik krusial yang tidak dijelaskan dalam Peraturan
ini mengenai sejauh mana Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
mempertimbangkan dan menerima hasil analisis yang diserahkan oleh
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
sehingga mau mengeluarkan bidang/wilayah yang dimohonkan hak atas
tanahnya dari kawasan kehutanan.
Selain hal itu, Peraturan Bersama ini masih menyisakan pertanyaan
mengenai pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang sebagaimana
Permenag No. 5/1999 harus melalui adanya peraturan daerah; dan
persoalan mengenai konstruksi kepemilikan kolektif dan komunal selain
81
kepemilikan privat. Beberapa kendala lain yang dapat dicatat adalah ,
pertama belum jelasnya tugas dan fungsi antar keanggotaan IP4T yang
beragam. Kedua, belum jelasnya objek reforma agraria di dalam kawasan
hutan, dimungkinkannya kawasan Hutan Produksi Konversi (HKP)
sebagai objek, ataukah hanya di atas lahan-lahan izin yang diterlantarkan.
Ketiga, mengenai belum diaturnya adanya keberatan dari pemohon yang
tidak menerima hasil rekomendasi dari Tim IP4T. Keempat, adalah hal
yang paling krusial, yakni persoalan pembuktian adanya masyarakat
hukum (Perda ataukah SK Bupati). Kelima, tentang status hutan hak dan
hutan adat. Perber ini masih memahami kawasan hutan
81 Sebagaimana catatan dalam diskusi “Membedah Peraturan Bersama Menteri Tentang
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan”, Epistema,
jakarta, 5 Desember 2014
80 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
