Page 84 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

iv) Pengakuan terhadap wilayah adat dengan menggunakan UU
No. 26/2007
Pengakuan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni
pengakuan wilayah adat sebagai wilayah dengan nilai strategis,
dan pengakuan wilayah adat sebagai wilayah perdesaan.
Undang-undang ini dinilai memiliki kelebihan yakni
mengatur ruang dalam arti lebih umum, sehingga berlaku
atas kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Akan tetapi
kendalanya adalah terpisahnya antara ruang/wilayah dengan
hak atas tanah, sehingga meski ada penetapan wilayah strategis/
perdesaan yang memberi perlindungan pada masyarakat
hukum adat, tidak dengan sendirinya terdapat kejelasan hak
atas tanah pada mereka.

b. Peraturan Bersama 4 Kementerian/Lembaga Negara, 2014
Pada penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, tertanggal 17 Oktober 2014 keluar Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan
Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/
Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014,
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam
Kawasan Hutan. Peraturan Bersama ini merupakan salah satu upaya
mngakhiri dualisme administrasi pertanahan di Indonesia. Peraturan
bersama ini merupakan kesempatan baru terhadap pengakuan dan
pendaftaran penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat (perorangan
maupun masyarakat hukum adat) di dalam kawasan hutan. Kebijakan
ini merupakan langkah maju sebab memungkinkan pendaftaran hak
atas tanah (privat dan adat) di wilayah kehutanan yang semula dipahami
bahwa kawasan hutan merupakan hutan negara.
Pemohon yang dapat mengajukan hak atas tanah di dalam kawasan
hutan adalah “orang perorangan, pemerintah, badan sosial/keagamaan,
masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah datau
bukti penguasaan atas tanah” (Pasal 1, poin 7). Masyarakat hukum adat
secara tegas diakui sebagai subyek hukum yang legal. Pemerintah dalam
melakukan penerbitan hak atas tanah berlaku prinsip sebagaimana tanah
non-kawasan hutan, yakni pemberian hak (Pasal 1 poin 11) dan pengakuan

Hasil Penelitian dan Pembahasan 77