Page 82 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

a. Penelitian eksistensi masyarakat hukum adat dan tanah ulayat oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan pakar hukum adat setempat,
masyarakat hukum adat setempat, LSM serta Instansi Pertanahan
dan Kehutanan;
b. Penetapan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat melalui
Peraturan Daerah;
c. Permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan;
d. Penetapan batas-batas tanah adat (jika memungkinkan disetujui
pemilik tanah yang berbatasan: Contradiktur delimitatie)
e. Pengukuran tanah ulayat, dituangkan pada gambar ukur;
f. Pengolahan hasil pengukuran, dan pembutan peta bidang tanah
serta pemetaan pada peta dasar pendaftaran tanah;
g. pembukuan tanah pada daftar tanah

Beberapa kendala yang berasal dari masyarakat dimana hak ulayat
atas tanah itu berada terutama pada anggota persekutuan yang akan
mendaftarkan tanah ulayatnya diantaranya:

1. Atas nama siapa tanah hak ulayat itu didaftarkan,
2. Batas tanah, sebab sebelum tanah hak ulayat itu didaftarkan perlu
diketahui secara pasti dengan tanah siapa saja tanah hak ulayat yang
didaftarkan itu berbatas.

3. Model Perlindungan dan Pengakuan Hak Atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat

a. Naskah dalam seri “Akses terhadap Keadilan”
Naskah yang dihasilan van Vollenhoven Institute, Universitas
Leiden dan BAPPENAS tahun 2010 itu telah menghasilkan rekomendasi
kebijakan mengenai pengakuan hukum terhadap hak-hak komunal.
Dalam naskah tersebut, Myrna Safitri mengusulkan berbagai model
legalisasi hak-hak masyarakat . Di antara berbagai pilihan yang bisa
80
dilakukan untuk mengakui hak atas tanah masyarakat hukum adat adalah:

80 Lihat, Myrna Savitri, op.cit., hlm 20-28

Hasil Penelitian dan Pembahasan 75