Page 78 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

dan 38 UUPA baru sebagian hak atas tanah yaitu permukaan bumi baik
terhadap tanah yang sudah ada haknya (hak lama) maupun terhadap tanah
yang belum ada haknya (tanah negara), dan pendaftaran (dalam daftar
tanah) terhadap tanah negara bertujuan untuk menyediakan informasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah serta
untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dari ketentuan
Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, tanah ulayat tidak termasuk
ke dalam obyek pendaftaran tanah. Terhadap tidak dimasukkannya tanah
ulayat sebagai obyek pendaftaran tanah, Boedi Harsono berpendapat
bahwa hak ulayat tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan
pendaftarannya, dan dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam obyek pendaftaran
tanah. Secara teknis tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak
mungkin dipastikan tanpa menimbulkan sengketa antar masyarakat
hukum yang berbatasan. Ringkasnya, terhadap hak penguasaan atas tanah
(hak ulayat) di kawasan hutan adat belum diamanatkan untuk dilakukan
pendaftarannya sebagaimana UUPA, padahal eksistensi hak ulayat tersebut
diakui oleh peraturan perudang-undangan.
Di atas sudah dijelaskan bahwa hak penguasaan atas tanah di
kawasan hutan adat merupakan hubungan hukum antara masyarakat adat
dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan
hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan juga harus
diakui dan dilindungi oleh Negara. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
dan Tanah Ulayat (hak penguasaan atas tanah di kawasan hutan adat) di
Indonesia diakui secara tegas dalam konstitusi Negara. Pasal 18B ayat
2 UUU 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi tersebut
lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/
PUU-X/2012, yang menetapkan bahwa masyarakat hukum adat selain

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi: a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; b. tanah hak pengelolaan; c. tanah
wakaf; d. hak milik atas satuan rumah susun; e. hak tanggungan; f. tanah Negara.
(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang
merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan 71