Page 73 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 73
memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan
tanah ulayat oleh Kepala Adat. Sedangkan aspek perdatanya
mengandung arti bahwa tanah ulayat merupakan hak kepunyaan
bersama masyarakat hukum adat.
Secara teoritis, hak kepemilikan berbeda dengan hak
menguasai. Pemegang hak milik atas suatu benda pastilah pemilik
dari benda tersebut sedangkan pemegang hak menguasai belum
tentu pemilik dari benda itu. Bila dikaitkan dengan hak ulayat, maka
hak ulayat termasuk ke dalam kategori hak menguasai. Karena hak
ulayat merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum adat di
mana penguasaannya dipimpin oleh Penguasa Adat.
Walaupun berdasarkan UUD 1945 dan putusan MK 35
mengakui hak penguasaan masyarakat adat atas hutan adatnya,
sehingga masyarakat adat memiliki wewenang untuk mengatur
peruntukan, fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat
yang ada wilayahnya, namun belum jelas siapa subyek (pemegang
hak) pada saat pendaftaran (pencatatan dalam daftar-daftar umum).
Nama-nama pemegang hak dapat beberapa kemungkinan, yaitu:
a) Dalam hal pemegang haknya dimaknai sebagai pemilikan
individu (kelompok bersama masyarakat hukum adat),
maka pendaftaran hak ulayat akan beresiko hanya mencatat
nama-nama penduduk (yang mempunyai bukti identitas
kependudukan) dalam kelompok masyarakat hukum adat
tersebut, belum lagi kesulitan dalam pencatatan berapa porsi
bagian dari masing-masing orang (atau keluarga), sebagaimana
teknis administrasi pertelaan dalam pendaftaran pada Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun. Sedangkan penduduk yang
belum mempunyai bukti identitas, misalnya masih belum
dewasa, bahkan bagi generasi yang akan datang baru akan
(ikut) diakui sebagai subyek hak jika dilakukan pendaftaran
peralihan (balik nama) karena pewarisan. Disini akan menemui
kesulitan dalam pendaftaran peralihan hak karena dinamika
pewarisan dalam masyarakat terus akan terjadi setiap saat.
b) Begitu juga atas tanah yang semula sudah ada hak atasnya,
bila terjadi pendaftaran balik nama tentu pula diberikan status
kepemilikan baru bagi yang memohon untuk balik namanya
66 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

