Page 73 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 73

memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan
                   tanah ulayat oleh Kepala Adat. Sedangkan aspek perdatanya
                   mengandung arti bahwa tanah ulayat merupakan hak kepunyaan
                   bersama masyarakat hukum adat.
                        Secara teoritis, hak kepemilikan berbeda dengan hak
                   menguasai. Pemegang hak milik atas suatu benda pastilah pemilik
                   dari benda tersebut sedangkan pemegang hak menguasai belum
                   tentu pemilik dari benda itu. Bila dikaitkan dengan hak ulayat, maka
                   hak ulayat termasuk ke dalam kategori hak menguasai. Karena hak
                   ulayat merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum adat di
                   mana penguasaannya dipimpin oleh Penguasa Adat.
                        Walaupun berdasarkan UUD 1945 dan putusan MK 35
                   mengakui hak penguasaan masyarakat adat atas hutan adatnya,
                   sehingga masyarakat adat memiliki wewenang untuk mengatur
                   peruntukan, fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat
                   yang ada wilayahnya, namun belum jelas siapa subyek (pemegang
                   hak) pada saat pendaftaran (pencatatan dalam daftar-daftar umum).
                   Nama-nama pemegang hak dapat beberapa kemungkinan, yaitu:

                   a)   Dalam hal pemegang haknya dimaknai sebagai pemilikan
                        individu (kelompok bersama masyarakat hukum adat),
                        maka pendaftaran hak ulayat akan beresiko hanya mencatat
                        nama-nama penduduk (yang mempunyai bukti identitas
                        kependudukan) dalam kelompok masyarakat hukum adat
                        tersebut, belum lagi kesulitan dalam pencatatan berapa porsi
                        bagian dari masing-masing orang (atau keluarga), sebagaimana
                        teknis administrasi pertelaan dalam pendaftaran pada Hak
                        Milik atas Satuan Rumah Susun.  Sedangkan penduduk yang
                        belum mempunyai bukti identitas, misalnya masih belum
                        dewasa, bahkan bagi generasi yang akan datang baru akan
                        (ikut) diakui sebagai subyek hak jika dilakukan pendaftaran
                        peralihan (balik nama) karena pewarisan. Disini akan menemui
                        kesulitan dalam pendaftaran peralihan hak karena dinamika
                        pewarisan dalam masyarakat terus akan terjadi setiap saat.
                   b)   Begitu juga atas tanah yang semula sudah ada hak atasnya,
                        bila terjadi pendaftaran balik nama tentu pula diberikan status
                        kepemilikan baru bagi yang memohon untuk balik namanya



            66      Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78