Page 72 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
P. 72

HM, HGB atau HGU atas nama pemohon yang disetujui. Dengan
                   didaftarkannya tanah seseorang baru ada/lahir HM atas tanah, HGU
                   atas tanah, HGB atas tanah dan hak-hak lainnya. Sebaliknya, jika
                   tidak dilakukan pendaftaraan maka tidak/belum ada HM, HGU,
                   HGB atau Hak Pakai dan lainnya.
                        Dengan dilakukannya pendaftaran tanah, akan terlindunglah
                   hak pemilik. Hak itu digunakan pemiliknya sebatas isi dan sifat
                   dari status tanah itu oleh pemilik hak. Pemilik hak yang terdaftar
                   akan dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut untuk
                   kepentingan apa saja di atas tanah tersebut, untuk digunakan sebatas
                   hak miliknya itu, asal tidak dilarang oleh aturan atau ketentuan
                   lainnya. Misalnya, bila status tanah itu adalah Hak Guna Usaha
                   maka pemegang Hak Guna Usaha akan dapat mengunakan hak
                   tersebut sebagai mana peruntukan dari hak dimaksud sesuai dengan
                   yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk pertanian,
                   perikanan dan peternakan (lihat Pasal 28 ayat (1) UUPA). Hak
                   Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
                   bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,
                   dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (lihat Pasal 35 ayat (1)
                   UUPA). Oleh karena dalam hukum positif kita tanah ulayat belum
                   jelas statusnya apakah termasuk hak atas tanah (sebagimana pasal 16
                   UUPA), hak pengelolaan atau semacam Hak Menguasai Negara yang
                   dilimpahkan pada masyarakat hukum tertentu? Artinya memang
                   keberadaan tanah ulayat sudah diakui, hanya saja isi dan sifat dari
                   tanah ulayat itu belum ada pengaturannya, sehingga tidak ada alas
                   an untuk menerbitkan sertipikatnya.
                        Demikian halnya dengan tanah ulayat, jika didaftarkan
                   pada buku tanah dan sampai diterbitkan sertipikatnya berarti
                   akan muncul/lahir haknya. Dalam pendaftaran ini akan muncul
                   permasalahan apa status haknya: Hak Ulayat? Sampai saat ini
                   lembaga hak ulayat belum ada pengaturannya, sehingga pencatatan
                   pada peta dasar pendaftaran sebagaimana surat edaran di atas
                   hanya dengan membubuhkan tanda/simbol kartografi tertentu saja
                   menurut peneliti sudah tepat.
                        Tanah (hak) ulayat beraspek publik dan perdata. Aspek publik
                   tersebut mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan




                                                  Hasil Penelitian dan Pembahasan  65
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77