Page 71 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

itu dirasakan menguntungkan semua pihak. Berbagai konflik kepentingan
mengindikasi adanya ketidakpastian hubungan penguasaan antara manusia
dengan tanah, sedangkan kepastian itu merupakan hal yang mendasar
untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupan. Hak atas tanah
merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin konstitusi
oleh karena itu kepastian hukum kepemilikan atas tanah merupakan salah
satu kebutuhan yang hakiki. Kepastian hakiki terwujud apabila tidak ada
lagi keraguan dan kekhawatiran mengenai kepemilikan tanahnya yang
sudah terdaftar, baik keyakinan dari dirinya sendiri maupun pengakuan
dari pihak lain. 74
Demikian pula halnya terhadap Hak Ulayat sebagaimana telah di
bahas di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPN RI kepada
Kakanwil dan Kakantah di seluruh Indonesia Tanggal 4 April 2014
Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum
Adat dan Tanah Ulayat, terhadap tanah ulayat yang sudah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ditindaklanjuti dengan pencatatan pada peta
dasar pendaftaran dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan
menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap tanah ulayat tidak dilakukan
pencatatan dalam buku tanah yang dilanjutkan dengan penerbitan
sertipikatnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa tujuan pendaftaran/
pencatatan tanah ulayat dimaksud bukan untuk tujuan kepastian hukum,
karena tidak sampai pada penerbitan alat bukti kepemilikan (sertipikat),
tetapi ditujukan untuk tertib administrasi dan tersedianya data informasi
sebagaimana tujuan pendaftaran tanah (lihat Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun
1997). Adapun penjelasannya sebagai ulasan berikut ini.
Dilaksanakannya pendaftaran hak atas tanah dengan tujuan kepastian
hukum, maknanya untuk memberikan kepastian yang menyangkut 3
(tiga) hal yaitu status tanah, subyek hak dan obyeknya:

1) Kepastian status hukum berupa hak pada tanah tersebut sesuai
dengan jenis hak yang dimohon.
Bila seseorang memohon HM, HGU atau HGB, maka dengan
pendaftaran tanah munculah status hukum atas tanah itu menjadi

74 Muchthar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika,
Jakarta, 2008, hal. 3

64 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan