Page 75 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

adanya persoalan-persoalan yang dapat merugikan masyarakat
itu sendiri. Apabila adanya persengketaan dikemudian
hari dengan adanya bukti otentik maka masyarakat dapat
membuktikan bahwa tanah tersebut mempunyai bukti kuat
yang berbentuk tertulis sehingga dapat dipergunakan sewaktu-
waktu apabila terjadi persengketaan baik itu di dalam maupun
diluar pengadilan.
Saat ini sudah ada contoh tanah-tanah adat (awalnya
termasuk tanah ulayat), yang setelah didaftarkan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menjadi
kepemilikan bersifat individual, misalnya di Sumatera Barat.
Tanah Ulayat di Minangkabau dimiliki secara bersama
oleh masayarakat adat yang menguasai dan pengaturan
pengelolaannya diserahkan pada penghulu. Berdasarkan Perda
Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, klasifikasi tanah ulayat
terdiri atas 4 (empat) jenis tanah ulayat, yakni tanah ulayat rajo,
tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum.

– Tanah Ulayat Rajo, dapat didaftarkan sebagai subjek
pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga,
diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status
hak pakai dan hak kelola;
– Tanah Ulayat Nagari, dapat didaftarkan dan yang
bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik
mamak KAN diketahui oleh Pemerintah Nagari
dengan status Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak
Pengolahan;
– Tanah Ulayat Suku, yaitu tanah yang dipunyai secara
bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara
turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasanya
adalah penghulu suku. Terhadap tanah ulayat suku
dapat didaftarkan sebagai subjek pemegang hak adalah
penghulu-penghulu suku dengan status hak milik.

– Tanah Ulayat Kaum, yaitu tanah yang dimiliki secara
bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi
secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak
terbagi-bagi. Penguasanya adalah penghulu kaum. Tanah

68 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan