Page 77 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

organisasi dan struktur kelembagaan masyarakat hukum adatnya.
Agar dapat dilakukan pendaftaran tanah, perlu ada Peraturan Daerah
tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat, yang
merupakan kewenangan darti Pemda setempat, yang didasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar hukum adat, masyarakat
adat yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi
yang terkait. Dalam draf RUU Pertanahan, BPN mengusulkan agar
ketentuan mengenai tanah ulayat/hak ulayat masyarakat hukum adat
diatur secara lebih rinci, khususnya mengenai syarat, serta hak dan
kewajiban yang berkaitan dengan tanah ulayat/masyarakat hukum
adat.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Penguasaan atas Tanah di
Kawasan Hutan Adat
Pendaftaran tanah (hak atas tanah), bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan, yang merupakan amanat Pasal 19 yang obyeknya berupa
HM, HGU dan HGB (lihat Pasal 23, 32, dan 38 UUPA). Pendaftaran
tanah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada
pemilik tanah terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai
pemilik tanah. Kepada pemilik tanah diberikan sertifikat sebagai surat
tanda bukti. Terbitnya sertipikat merupakan pemberi rasa aman kepada
pemilik tanah akan haknya kepada tanah itu, sertifikat merupakan tanda
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data
fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut
sesuai dengan data yang terdapat dalam surat ukur dan buku tanah yang
bersangkutan. 75
Disadari bahwa tujuan pendaftaran tanah selain untuk menjamin
kepastian hukum tersebut, juga dapat sekaligus untuk menyediakan data/
informasi pertanahan (lihat Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997). Dengan
76
demikian, obyek pendaftaran yang dimaksud Pasal 19 serta Pasal 23, 32,

75 Adrian Sutedi, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika , Jakarta, hlm 176
76 Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, dinyatakan bahwa:

70 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan