Page 80 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

a. Upaya percepatan penetapan keberadaan tanah ulayat sebagaimana
diatur Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun
1999.

b. Membukukan/mencatat tanah ulayat ke dalam daftar tanah,
sebagaimana mekanisme pendaftaran tanah negara yang diatur dalam
Pasal 9 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, dengan prosedur yang tidak
rumit dan tidak memerlukan biaya besar, karena kegiatannya hanya
melakukan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah (lihat
Pasal 19 ayat (2) huruf a, yang juga disebut kegiatan fisik kadaster
(tanpa dilakukan pendaftaran haknya).

79
Berdasarkan Pasal 19 UUPA junto PP Nomor 24 Tahun 1997 ,
78
ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan
di bidang teknis geodesi dan teknis hukum serta diakhiri kegiatan
pengadministrasiannya dalam daftar-daftar umum. Kegiatan teknis
meliputi pekerjaan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan di bidang hukum
berupa ajudikasi dan penetapan haknya baik melalui lembaga konversi
(penegasan hak atau pengakuan hak) dari tanah adat atau lembaga
pemberian hak jika berasal dari tanah Negara. Berdasarkan penetapan hak
tersebut, barulah kegiatan pendaftaran tanah diakhiri dengan kegiatan
administrasi berupa pendaftaran haknya dalam daftar-daftar umum,
termasuk penerbitan sertipikat hak atas tanahnya.
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan
bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara
sporadik. Pendaftaran Tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi
semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah.

78 Dalam Pasal 19 ayat (2) ditentukan bahwa Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini
meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut; dan c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.
79 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pengertian pendaftaran
tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan 73