Page 81 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik kepala kantor
pertanahan dibantu oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri
atau Pejabat yang ditunjuk. Pada pendaftaran tanah pertama kali secara
sistematik kegiatan pendaftaran tanah menurut Pasal 46 sampai dengan
Pasal 72 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

a. Penetapan lokasi oleh Menteri atas usulan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional.
b. Penyiapan peta pendaftaran berupa peta dasar yang berbentuk peta
garis atau peta foto serta biaya pendaftaran dibiayai dari anggaran
pemerintah swadaya.
c. Pembentukan panitia ajudikasi dan satuan tugas.
d. Penyuluhan.
e. Pengumpulan data fisik dan Pengumpulan data yuridis.
f. Pengumuman data fisik dan data yuridis.
g. Penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak.
h. Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat.
i. Penyerahan hasil kerja.

Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik menurut Pasal 73
sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pendaftaran tanah oleh pemohon.
b. Pengukuran.
c. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah.
d. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya.
e. Penegasan konversi pengakuan hak.
f. Pembukuan hak.
g. Penerbitan sertifikat.

Dari uraian di atas, baik dalam pendaftaran tanah sistematik ataupun
pendafataran tanah sporadis, maka terkait dengan pendaftaran tanah ulayat
cukup dilakukan kegiatan teknis dan administrasinya yang tahapannya:

74 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan