Page 79 - Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

memegang hak atas tanah ulayat sekaligus memegang hak atas hutan
adat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu
masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak
dalam wilayahnya. 77
Bertitik tolak dari arti penting pendaftaran (hak atas tanah)
sebagaimana amanat Pasal 19 UUPA yaitu mewajibkan pada pemerintah
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia, sudah sewajarnya terhadap hak penguasaan atas
tanah (tanah ulayat) juga perlu dilakukan pengadministrasian dengan
melakukan kegiatan pendaftarannya minimal pencatatan pada daftar
tanah sebagaimana pendaftaran terhadap tanah negara. Menurut peneliti,
pendaftaran terhadap hak penguasaan atas tanah (tanah ulayat) pada buku
tanah (dan pencatatan pada surat ukur) sampai diterbitkannya sertipikat,
akan mengalami terkendala dari sisi subyek (pemegang tanah ulayat)
maupun dari sisi status tanahnya( isi dan kewenangannya).
UUPA mengakui keberadaan hak ulayat. Hal ini menjadi dasar
dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat. Peraturan Menteri agraria tersebut mengatur mengenai kriteria ada
atau tidaknya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Setelah
melalui penelitian yang melibatkan stakeholders, keberadaan hak ulayat
yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan
membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan,
menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
Dalam hal ini, tanah ulayat tersebut tidak diterbitkan sertipikat.
Dalam rangka menjamin eksistensi tanah ulayat, pemetaan tanah
ulayat merupakan keniscayaan. Penentuan batas-batas tanah ulayat tidak
cukup hanya berdasarkan “peta ingatan” dari penguasa-penguasa adat.
Perlu kejelasan siapa pemilik/penguasa tanah ulayat beserta dengan
batas-batas yang melingkupinya. Ketidakjelasan tersebut, cenderung
akan menjadi sumber konflik dimasa mendatang, yang sewaktu-waktu
dapat menggeliat. Untuk itu, dalam waktu secepatnya perlu dilakukan
pemetakan tanah ulayat sebagaimana surat edaran dari otoritas pertanahan,
dengan langkah-langkah:

77 Boedi Harsono, op cit, hlm. 185.

72 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan