Page 127 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 113

untuk menindaklanjuti pelaksanaan KT dengan
pembangunan fisik (prasarana jalan dan fasilitas
umum lainnya) pada tahun berikutnya.
5) Perintah untuk menindaklanjuti pengaturan
UU Pertanahan itu dengan mengatur KT secara
lengkap dalam bentuk Peraturan Pemerintah
(PP).
b. Presiden atas usul dari Kementerian ATR/BPN
menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang

Konsolidasi Tanah (regulasi), yang mengatur
penyelenggaraan KT (sejak perencanaan dan
pelaksanaannya) serta tindak-lanjut pembangunan
fisik (prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya).
Di dalam PP ini secara rinci dan tegas diatur
penyelenggaraan KT yang dapat ditujukan untuk:
1) Pelaksanaan KT Perkotaan yang dapat dilakukan

secara horizontal dan vertikal;
2) Pelaksanaan KT Perkotaan secara Horisontal
dapat dilakukan untuk mendukung peremajaan
kota dan pengembangan kota.
3) Pelaksanaan KT secara vertikal yang
dikombinasikan dengan pembangunan rumah
susun, dengan ketentuan bahwa si empunya
tanah (pemilik atau yang menguasai/menggarap
tanah) dijadikan sebagai pemegang prioritas

sebagai pemilik Satuan Rumah Susun, dengan
memperhitungkan nilai dari penguasaan dan/
atau pemilikan tanah sebelumnya. Pelaksanaan