Page 285 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Mobilisasi yang Lamban

bagian itu berbicara menentang aksi Mugabe dalam land
reform: namun, karena “kewajiban” politik Afrika Selatan
kepada Mugabe (berasal dari bantuan pemerintah Mugabe
yang diberikan selama perjuangan melawan Apartheid di
tahun 80-an), Mbeki tidak sungguh-sungguh mengkritik
aksi Mugabe. Keengganan Afrika Selatan dalam mengkritik
Mugabe kemudian segera berdampak pada situasi
ekonominya.
Banyak anggota LPM yang secara vokal didukung
oleh program pengambilalihan tanah Mugabe, berusaha
menggunakan situasi Zimbabwe untuk memperkuat
ancaman mereka mengokupasi lahan (Greenberhg 2004b,
30). Partai Komunis Afrika Selatan mendukung LPM, dan
menulis dalam website bahwa:
LPM menginginkan sebuah KTT Tanah yang dapat
memperluas pemikiran kami sebagai satu masyarakat
mengenai land reform. Di dalamnya meliputi berbagai
pelajaran yang terjadi di negara-negara dan benua-benua
lain. LPM khususnya, ingin menempatkan agenda
keberhasilan model okupasi lahan luar biasa yang
dilakukan MST dan organisasi-organisasi lain di Brazil
serta “klausul kewajiban sosial” dalam perundang-
undangan yang memungkinkan okupasi lahan ini terjadi
di banyak negara Amerika Latin. Pada intinya sebuah
prinsip “gunakan atau kehilangan” kepemilikan dan
akses tanah adalah sebuah klausul kewajiban sosial yang
dapat memberdayakan rakyat tak bertanah untuk
mengidentifikasi, mengokupasi, dan memanfaatkan
tanah yang saat ini tidak dimanfaatkan atau tidak
produktif. LPM juga mempertimbangkan tanah para
petani yang mengalami kekerasan dan tanah para
pemilik absentee yang tidak produktif secara sosial, serta
meminta lahan-lahan ini disiapkan untuk redistribusi dan
dimanfaatkan oleh kaum tak bertanah. (AIDC 2004)

271