Page 301 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

280 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dan peningkatan kualitas belanja negara. Pemerintah melalui Menteri
Keuangan selaku bendahara umum negara, bersama pimpinan
kementerian/lembaga sebagai pengguna anggaran, memiliki mandat
kuat untuk memastikan evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh,
obyektif, dan menghasilkan masukan yang relevan bagi perbaikan
tata kelola fiskal di periode selanjutnya.
Dalam regulasi ini, ruang lingkup evaluasi kinerja anggaran
mencakup dua ranah besar: perencanaan anggaran dan pelaksanaan
anggaran. Evaluasi terhadap perencanaan anggaran difokuskan
pada seberapa jauh kualitas dokumen perencanaan mampu
mencerminkan kebutuhan riil, relevansi program dengan sasaran
strategis pembangunan, serta kesesuaian alokasi anggaran dengan
arah kebijakan fiskal nasional. Penilaian ini dilakukan mulai dari
tingkat kementerian/lembaga, unit eselon I, hingga satuan kerja.
Proses ini menuntut birokrasi untuk mampu menyusun rencana kerja
dan anggaran yang realistis, terukur, dan terhubung dengan target
capaian pembangunan yang bersifat makro maupun sektoral.

Sementara itu, evaluasi atas pelaksanaan anggaran diarahkan
untuk mengukur efektivitas realisasi belanja dan capaian keluaran
atau output yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi
memerlukan serangkaian aktivitas yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif. Regulasi terbaru ini menekankan pentingnya penilaian
kinerja pelaksanaan, yang di dalamnya mencakup reviu belanja
pemerintah hingga telaah makro fiskal. Reviu belanja dilakukan
untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan
ekonomis, sedangkan telaah makro fiskal memeriksa sejauh mana
kebijakan belanja mendukung tujuan makroekonomi di tingkat
nasional maupun regional.

Indikator evaluasi dirumuskan untuk dapat mengukur tiga
aspek kunci, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran,
kualitas implementasi, dan kualitas hasil yang dicapai. Aspek kualitas
perencanaan pelaksanaan anggaran menguji apakah pelaksanaan di
lapangan selaras dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana
yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Sedangkan