Page 299 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

278 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

hingga level satuan kerja terkecil, serta menyediakan alat analisis
untuk mengidentifikasi pola-pola penyerapan anggaran dan kinerja
program. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring,
tetapi juga sebagai sistem peringatan dini yang dapat mengidentifikasi
potensi masalah berdasarkan parameter-parameter yang telah
ditetapkan. Penggunaan teknologi canggih ini memperpendek siklus
pengendalian dari yang semula bersifat periodik menjadi hampir
real-time, sehingga meningkatkan daya responsif dalam pengambilan
keputusan korektif.

Dalam struktur kelembagaan, mekanisme pengendalian
dan pemantauan melibatkan pembagian peran yang jelas antara
Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dengan kementerian/
lembaga selaku pelaksana anggaran. Kementerian Keuangan
bertanggung jawab atas pengendalian makro dan evaluasi kinerja
menyeluruh, sementara masing-masing kementerian/lembaga
melakukan pengendalian internal melalui unit pengawas internalnya.
Pembagian peran ini menciptakan sistem checks and balances
dimana pengawasan dilakukan baik secara vertikal maupun
horizontal, memastikan bahwa proses evaluasi berjalan objektif
dan komprehensif. Kolaborasi antar lembaga ini diperkuat melalui
forum-forum koordinasi rutin yang berfungsi sebagai wahana sharing
informasi dan penyelesaian masalah bersama.

Sebagai ilustrasi, mekanisme pengendalian dan pemantauan
anggaran di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) dapat dilihat pada pelaksanaan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan
Kota Batam. Dalam pelaksanaan program tersebut, dilakukan
pelacakan realisasi fisik dan anggaran secara berkala melalui sistem
aplikasi dan pelaporan manual, termasuk validasi terhadap capaian
jumlah bidang tanah yang terukur dan bersertifikat. Setiap triwulan,
Satker wajib menyampaikan laporan kepada pusat, yang selanjutnya
dianalisis oleh Inspektorat Jenderal untuk memastikan kesesuaian
antara output dan anggaran yang telah terserap. Ilustrasi ini