Page 295 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB II.

PENGENDALIAN,

PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI KINERJA

ANGGARAN (SMART)

Dalam konteks manajemen keuangan publikyang sehat, pengendalian,
pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran bukan sekadar rutinitas
administratif, melainkan inti dari akuntabilitas fiskal. Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 62 Tahun 2023 menegaskan bahwa
ketiga proses ini adalah siklus kritis yang menjembatani perencanaan
anggaran berbasis kinerja dengan pelaksanaan yang efektif, efisien,
dan transparan. Bab ini mengurai bagaimana negara—melalui peran
strategis Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)
dan kementerian/lembaga (K/L)—memastikan setiap rupiah APBN
bekerja optimal. Mulai dari pengawasan realisasi belanja, pengukuran
capaian keluaran (output), hingga evaluasi tematik yang mendorong
perbaikan kebijakan. Tantanganseperti dinamikaperubahananggaran,
ketepatan waktu pencapaian target, dan koordinasi antarpemangku
kepentingan menjadi latar yang memperkaya analisis. Dokumen PMK
No. 62/2023 tidak hanya memberikan kerangka regulasi, tetapi juga
instrumen praktis: standar biaya, klasifikasi kinerja, dan mekanisme
reward-punishment. Pendekatannya yang sistematis—terintegrasi
dalam siklus APBN—menunjukkan komitmen Indonesia menuju
penganggaran yang tidak hanya “tepat waktu”, tetapi juga “tepat guna”.

2.1. Kerangka Konseptual Pengendalian dan Pemantauan Anggaran
Pengendalian dan pemantauan anggaran dalam sistem keuangan
negara Indonesia merupakan mekanisme fundamental yang menjamin