Page 290 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 290
BAGIAN IV 269
Pengendalian
kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, dan penguatan tata kelola.
Dengan demikian, evaluasi berbasis outcome bukan sekadar rutinitas
administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan
pembangunan nasional benar-benar transformatif dan berorientasi
pada hasil nyata.
1.4. Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas
Sistem pelaporan dalam PP No. 39 Tahun 2006 dirancang
sebagai mekanisme berjenjang yang menjamin aliran informasi
kinerja pembangunan dari level teknis pelaksana hingga ke tingkat
pengambil kebijakan nasional. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi
sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai tulang punggung
akuntabilitas publik, di mana setiap tingkatan pemerintahan wajib
mempertanggungjawabkan capaian dan penggunaan sumber daya
secara transparan. Laporan triwulanan menjadi instrumen kunci
yang memaksa satuan kerja untuk secara konsisten mengevaluasi
diri, mengukur realisasi anggaran terhadap target fisik, serta
mengidentifikasi hambatan yang memerlukan intervensi atasan.
Dalam sistem ini, keterlambatan pelaporan atau data yang tidak
akurat dapat mengganggu proses pengambilan keputusan di tingkat
nasional, sehingga peraturan menetapkan sanksi implisit berupa
evaluasi kinerja yang buruk bagi instansi yang tidak mematuhi
ketentuan pelaporan.
Struktur pelaporan dibangun secara hierarkis. Pada tingkat
pemerintah pusat, proses pelaporan dimulai dari satuan kerja di
daerah, kemudian diteruskan ke tingkat provinsi, dan akhirnya
dikonsolidasikan di tingkat pusat. Misalnya, di Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pelaporan
dimulai dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dilanjutkan ke
Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan selanjutnya dikompilasi bersama
unit kerja pusat menjadi laporan terpadu di tingkat kementerian.
Sementara itu, pada pemerintah daerah, pelaporan dimulai
dari unit pelaksana teknis di tingkat kabupaten/kota yang harus
menyampaikan laporan ke bupati/walikota melalui Bappeda setempat

