Page 293 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

272 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

oleh kapasitas SDM yang beragam di setiap daerah, di mana beberapa
wilayah masih mengalami kesulitan dalam memenuhi standar
pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan secara nasional. Selain itu,
konsistensi indikator kinerja antara perencanaan dan pelaksanaan
seringkali tidak terjaga, mengakibatkan kesenjangan antara target
yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi di
lapangan.
Di sisi lain, kualitas data menjadi tantangan penting yang
memengaruhi akurasi evaluasi. Laporan triwulanan yang seharusnya
menjadi dasar pengambilan keputusan seringkali tidak mencerminkan
kondisi riil akibat keterbatasan metode pengumpulan data atau
ketidakcukupan verifikasi di tingkat lapangan. Misalnya, realisasi
anggaran dan capaian output mungkin tercatat secara administratif,
tetapi dampaknya terhadap outcome pembangunan sulit diukur
secara objektif tanpa sistem indikator yang terstandarisasi. Regulasi
ini sebenarnya telah mengamanatkan kriteria evaluasi berbasis
efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan, tetapi implementasinya kerap
terkendala oleh kurangnya integrasi antara sistem perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan. Akibatnya, hasil evaluasi tidak selalu
mampu memberikan rekomendasi yang actionable untuk perbaikan
kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, inovasi digitalisasi
pelaporan dan penguatan sistem monitoring-evaluasi (monev)
menjadi solusi yang semakin relevan. Pemanfaatan platform
teknologi dapat memangkas birokrasi pelaporan, memastikan
konsistensi data, serta mempercepat alur informasi dari tingkat
SKPD hingga kementerian. Dalam konteks ini, PP No. 39 Tahun 2006
sebenarnya telah membuka ruang bagi adaptasi teknologi dengan
menekankan prinsip transparansi dan aksesibilitas informasi bagi
pelaku pembangunan. Digitalisasi juga memungkinkan analisis real-
time terhadap penyerapan anggaran dan capaian program, sehingga
memudahkan identifikasi kendala secara dini dan penyusunan
tindakan korektif yang lebih responsif. Selain itu, pengembangan
sistem berbasis data terpadu dapat memperkuat sinergi antara