Page 289 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

268 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

mengevaluasi apakah hasil program tetap bertahan setelah intervensi
selesai, termasuk aspek kelembagaan, pendanaan, dan partisipasi
masyarakat. Contoh konkret adalah dalam konteks program
pendaftaran dan pensertipikatan tanah, evaluasi berbasis outcome
tidak hanya mengukur jumlah sertifikat yang diterbitkan (output),
tetapi juga menilai dampak nyata terhadap kepastian hukum dan
kesejahteraan masyarakat. Efisiensi diukur dari biaya dan waktu yang
dibutuhkan untuk menerbitkan satu sertifikat dibandingkan standar
nasional. Efektivitas dilihat dari peningkatan persentase tanah yang
memiliki bukti kepemilikan sah serta pengurangan sengketa tanah
di wilayah target. Kemanfaatan dievaluasi berdasarkan ketepatan
sasaran penerima, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan
rendah yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan sertifikasi.
Keberlanjutan dinilai dari kemampuan masyarakat memanfaatkan
sertifikat untuk mengakses kredit bank atau melakukan transaksi
properti, serta kapasitas lembaga lokal dalam melanjutkan proses
pendaftaran tanah setelah program berakhir. Contohnya, program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak hanya berhasil
menerbitkan jutaan sertifikat, tetapi juga menciptakan dampak
ekonomi melalui peningkatan nilai tanah dan pengurangan konflik
kepemilikan.
Dalam praktiknya, evaluasi outcome menghadapi tantangan
kompleks, terutama dalam mengisolasi dampak suatu program dari
faktor eksternal (seperti inflasi atau kebijakan sektor lain). PP No.
39 Tahun 2006 mengantisipasi ini dengan mewajibkan analisis data
longitudinal dan penggunaan metode yang objektif. Hasil evaluasi ini
kemudian menjadi bahan koreksi kebijakan, seperti revisi program,
realokasi anggaran, atau bahkan penghentian program yang tidak
efektif. Dalam konteks yang lebih luas, mekanisme ini sejalan dengan
agenda Reformasi Birokrasi Berdampak, yaitu paradigma baru
reformasi birokrasi yang menekankan hasil nyata (tangible outcomes)
bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif.
Reformasi Birokrasi Berdampak menuntut agar setiap kebijakan,
program, dan kegiatan pemerintah memiliki kontribusi langsung
terhadap penyelesaian isu-isu publik strategis, seperti pengentasan