Page 294 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN IV 273
Pengendalian

evaluasi tahunan (RKP/Renja-KL) dengan evaluasi jangka menengah
(RPJM/Renstra-KL), sebagaimana diamanatkan dalam regulasi untuk
memastikan keberlanjutan program.

Inovasi lain yang perlu dikembangkan adalah pemanfaatan hasil
evaluasi sebagai umpan balik dalam penyusunan kebijakan berikutnya.
Regulasi ini secara eksplisit menegaskan bahwa hasil evaluasi
harus digunakan untuk menyusun RKP dua tahun mendatang dan
merevisi program prioritas. Namun, dalam praktiknya, rekomendasi
evaluasi seringkali tidak terintegrasi secara optimal ke dalam siklus
perencanaan akibat faktor politik, perubahan kepemimpinan, atau
ketiadaan mekanisme pengikat yang memastikan rekomendasi
diadopsi. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan yang
memadai, misalnya melalui pembentukan unit khusus di Bappenas
atau Kementerian Keuangan yang bertugas memantau implementasi
rekomendasi evaluasi dan memastikan konsistensinya dengan
kerangka ekonomi makro.

Relevansi PP No. 39 Tahun 2006 dalam tata kelola keuangan
publik kontemporer tetap signifikan, meskipun perlu adaptasi
dengan dinamika baru seperti desentralisasi yang kian kompleks
dan tuntutan akuntabilitas publik yang lebih ketat. Regulasi ini
telah meletakkan fondasi sistemik untuk pengendalian dan evaluasi
berbasis kinerja, tetapi implementasinya harus diperkuat dengan
pendekatan kolaboratif antar-pemangku kepentingan, peningkatan
kapasitas SDM, serta adopsi teknologi yang masif. Dengan demikian,
prinsip-prinsip sistematis, objektif, dan transparan yang menjadi roh
regulasi ini dapat benar-benar terwujud dalam praktik manajemen
pembangunan nasional.