Page 302 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN IV 281
Pengendalian

aspek implementasi menilai kemampuan satuan kerja dalam
merealisasikan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran. Sementara
itu, aspek hasil mengevaluasi sejauh mana keluaran atau output yang
ditetapkan benar-benar tercapai dengan kualitas yang memadai.
Dalam kerangka inilah evaluasi kinerja anggaran tidak hanya menilai
nominal serapan, tetapi juga menelaah substansi manfaat yang
dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara.
Menariknya, mekanisme evaluasi kinerja anggaran juga membuka
ruang partisipasi aktor-aktor pendukung di luar pemerintah. Menteri
Keuangan dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum negara
dapat melibatkan pihak lain, seperti akademisi, pakar, praktisi,
maupun lembaga internasional, untuk memperkaya perspektif dalam
penilaian kinerja belanja. Keterlibatan multipihak ini penting untuk
memastikan evaluasi berjalan objektif, bebas konflik kepentingan,
serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan relevan dengan
kebutuhan pembangunan.

Hasil evaluasi kinerja anggaran memegang peran vital sebagai
dasar penyusunan kebijakan anggaran tahun berjalan maupun
periode berikutnya. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi sebagai umpan
balik (feedback) bagi perbaikan dokumen perencanaan, penyusunan
tema pembangunan tahunan, peninjauan ulang angka dasar, hingga
penetapan alokasi anggaran untuk tahun mendatang. Dengan
demikian, evaluasi bukan hanya kegiatan post-mortem, melainkan
instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas kebijakan fiskal secara
berkesinambungan. Regulasi juga menegaskan bahwa hasil evaluasi
akan diolah menjadi nilai kinerja yang terukur dan dikategorikan dari
sangat baik hingga sangat kurang, sebagai bentuk penilaian objektif
terhadap capaian kinerja setiap kementerian/lembaga.

Sebagai contoh konkret, evaluasi kinerja anggaran juga
diterapkan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, seperti pada satuan
kerja Kantor Pertanahan Kota Batam. Dalam pelaksanaan program
prioritas nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), evaluasi dilakukan terhadap kualitas perencanaan kegiatan
pengukuran bidang tanah, ketepatan pelaksanaan sertifikasi,