Page 329 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

308 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

ini mencerminkan fungsi checks and balances antara eksekutif dan
legislatif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Salah satu aspek penting dalam sistem tindak lanjut audit adalah
penanganan kerugian negara atau daerah. Dalam realitas birokrasi,
tidak jarang pemeriksaan menemukan adanya kekurangan kas, barang,
atau aset yang berdampak langsung pada potensi kerugian fiskal.
Untuk menegakkan akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban
bendahara maupun pejabat pengelola keuangan diatur secara tegas.
Jika auditor menemukan selisih yang merugikan keuangan negara,
bendahara atau pejabat terkait diwajibkan menyelesaikan penggantian
kerugian sesuai tata cara yang ditetapkan. Apabila keberatan diajukan
tetapi ditolak, keputusan pembebanan kerugian tetap diberlakukan
dan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Penyelesaian kerugian ini tidak hanya berlaku bagi bendahara
pemerintah semata, tetapi juga meluas pada pengelola perusahaan
milik negara atau daerah, terutama bagi entitas yang sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh negara. Prinsipnya, siapa pun yang mengelola
keuangan publik wajib menanggung konsekuensi jika lalai atau
terbukti melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian negara.
Pelaporan penyelesaian penggantian kerugian menjadi tanggung
jawab pimpinan instansi terkait untuk dilaporkan kepada pemeriksa,
sehingga proses pengawasan tetap terhubung dalam satu sistem yang
utuh dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Untuk menjamin bahwa setiap tahapan audit berjalan tanpa
hambatan, aturan juga memuat sanksi pidana bagi pihak-pihak
yang dengan sengaja menghalangi jalannya pemeriksaan. Penolakan
memberikan dokumen, menutupi informasi, atau menghalangi akses
auditor terhadap data vital dipandang sebagai pelanggaran serius
terhadap kewajiban hukum. Dalam praktiknya, hambatan semacam ini
sering muncul dalam bentuk penundaan administratif, penghilangan
bukti, atau bahkan upaya intimidasi terhadap auditor. Oleh karena
itu, pengaturan pidana menjadi instrumen penegakan hukum agar
setiap pejabat, pegawai, atau pihak terkait memahami konsekuensi