Page 334 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 334
BAGIAN V 313
Pelaporan
BAB I.
PELAPORAN
KEUANGAN PUBLIK
Dalam pengelolaan keuangan negara, pelaporan keuangan publik
menempati posisi yang sangat penting sebagai wujud nyata
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Sebagai instrumen
akuntabilitas, pelaporan keuangan tidak hanya mencatat angka-
angka belaka, tetapi memuat narasi atas bagaimana sumber daya
publik dikelola, dialokasikan, dan dimanfaatkan demi tercapainya
tujuan bernegara. Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, laporan
keuangan berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah
sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal untuk menilai sejauh
mana tanggung jawab pengelolaan sumber daya publik dijalankan
secara transparan dan efisien (Guthrie et al., 1999; Broadbent &
Guthrie, 2008). Kualitas pelaporan keuangan publik mencerminkan
tingkat integritas, keandalan, serta kredibilitas pemerintah dalam
menjalankan mandatnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
(Ball, 2012). Dengan demikian, pelaporan keuangan publik berperan
strategis dalam memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan, serta memperkokoh fondasi tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam sistem keuangan publik Indonesia, kewajiban untuk
menyusun dan menyajikan laporan keuangan telah diatur dan
dipertegas melalui berbagai regulasi sebagai pelaksana Pasal 55 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
