Page 338 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 338

BAGIAN V   317
                                                              Pelaporan

            dan terkomputerisasi yang memungkinkan pencatatan transaksi
            keuangan berjalan tertib, terdokumentasi, dan terekonsiliasi. Entitas
            akuntansi, entitas pelaporan, kantor pelayanan perbendaharaan,
            hingga pengelola barang negara, semuanya terhubung melalui satu
            kerangka sistem yang menjamin laporan keuangan yang dihasilkan
            dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, sistem ini
            juga mendukung pengendalian intern atas pelaporan keuangan, agar
            laporan yang disusun benar-benar merefleksikan kondisi keuangan
            pemerintah secara wajar.

                Selain pengaturan teknis, kerangka hukum pelaporan keuangan
            publik  juga mengandung semangat  perbaikan berkelanjutan.  PMK
            62 Tahun 2023, misalnya, memuat penguatan instrumen evaluasi dan
            monitoring agar pelaporan keuangan tidak terhenti pada pelaporan
            semata, tetapi menjadi dasar pemberian penghargaan maupun sanksi
            bagi kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan
            anggaran.  Hal  ini  mendorong  terwujudnya  disiplin  fiskal,  efisiensi
            penggunaan dana publik, dan peningkatan kualitas belanja negara.
            Pelaporan keuangan yang baik pada akhirnya menjadi sarana bagi
            pembuat kebijakan  untuk  merumuskan  program  yang lebih tepat
            sasaran di masa mendatang.
                Secara keseluruhan, pelaporan keuangan publik di Indonesia
            tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas rutin belaka, melainkan
            sebagai tulang punggung akuntabilitas fiskal yang menjembatani
            keuangan negara dengan kepentingan publik. Kerangka  hukum
            yang saling mengikat dari PP 8 Tahun 2006, PP  71 Tahun 2010,
            hingga peraturan menteri yang menjadi aturan pelaksanaannya,
            menunjukkan komitmen pemerintah  untuk menegakkan  praktik
            pelaporan yang tertib, transparan, dan modern.  Dengan kerangka
            hukum yang kokoh, pemerintah diharapkan terus meningkatkan
            kualitas  pelaporan  keuangan  demi  mewujudkan  tata  kelola
            keuangan negara yang makin terpercaya, mendukung pembangunan
            berkelanjutan, serta memenuhi  hak publik  untuk tahu bagaimana
            uang negara dikelola.
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343