Page 340 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN V 319
Pelaporan

SAP berbasis akrual juga dilengkapi kerangka konseptual yang
menjadi acuan dalam mengatasi isu-isu akuntansi yang belum diatur
secara eksplisit dalam PSAP. Dengan kerangka konseptual yang jelas,
pemerintah memiliki pijakan yang kuat untuk menjaga konsistensi
dan kualitas pelaporan, sekaligus mengurangi peluang manipulasi
atau salah saji informasi keuangan.
Untuk menerjemahkan standar ini ke dalam praktik kerja di
lapangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan
aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217
Tahun 2022. PMK ini menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah pusat yang wajib diikuti oleh setiap entitas
akuntansi, mulai dari satuan kerja, kantor vertikal, hingga unit
pengelola barang milik negara. Dalam PMK tersebut, sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan dipecah menjadi beberapa subsistem, di
antaranya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (SAPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara
Umum Negara (SABUN), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi (SAI), dan subsistem lain yang menangani pengelolaan utang,
hibah, investasi, maupun pinjaman. Fragmentasi sistem ini dirancang
agar setiap aspek pengelolaan keuangan negara dapat dicatat dan
dilaporkan secara komprehensif tanpa ada celah yang luput.

PMK 217 Tahun 2022 juga menegaskan pentingnya penggunaan
sistem aplikasi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Penggunaan aplikasi ini menjadi penopang agar proses pencatatan,
rekonsiliasi, dan pelaporan dapat dilakukan secara efisien dan
meminimalkan kesalahan manual. Dengan adanya sistem aplikasi
yang terhubung, data keuangan yang dihasilkan dari berbagai modul
bisa disatukan ke dalam laporan keuangan konsolidasian tingkat
pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan semangat PP 8 Tahun 2006
yang mewajibkan laporan keuangan pemerintah untuk disusun secara
transparan, akuntabel, dan konsisten dengan standar akuntansi yang
berlaku.
Tidak berhenti pada pengaturan sistem, PMK Nomor 62 Tahun
2023 juga memberi penguatan pada aspek akuntansi dan pelaporan