Page 336 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN V 315
Pelaporan

negara demokrasi, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan
administratif, tetapi menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan
publik terhadap pemerintah. Karena itulah, pemerintah Indonesia
melalui berbagai regulasi mengatur pelaporan keuangan publik
secara tegas dan rinci. Salah satu tonggaknya adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 sebagai pelaksana Pasal 55 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, baik
di tingkat pusat maupun daerah, wajib menyusun laporan keuangan
dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah. Regulasi
ini menegaskan bahwa laporan keuangan bukan sekadar formalitas,
melainkan cerminan dari proses penggunaan uang rakyat yang harus
dapat diukur, dievaluasi, dan diaudit.
Sejalan dengan mandat tersebut, perkembangan tata kelola fiskal
menuntut sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
yang andal dan terintegrasi. Hal ini diatur lebih operasional melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2022 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
yang memperbaharui kebijakan lama agar selaras dengan dinamika
manajemen keuangan modern. Dalam peraturan ini ditegaskan
bahwa setiap kementerian/lembaga harus menyelenggarakan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan secara terpadu, dari pengumpulan
data transaksi, pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan
laporan keuangan konsolidasian. Dengan kata lain, proses akuntansi
di pemerintah bukan hanya aktivitas administratif, melainkan sebuah
rangkaian kerja sistemik yang menghubungkan berbagai entitas,
mulai dari satuan kerja terkecil hingga Bendahara Umum Negara.
Di tingkat teknis, tata kelola pelaporan keuangan juga
mendapatkan penguatan melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62 Tahun 2023, khususnya pada bab yang mengatur akuntansi
dan pelaporan keuangan. Regulasi ini melengkapi kerangka
operasional agar setiap proses penyusunan laporan keuangan tidak
berjalan terpisah dari siklus perencanaan dan pelaksanaan anggaran.