Page 399 - Mozaik Rupa Agraria

1918 diterbitkan oleh Sultan Hamengku Buwono ke-7,
individu yang mewakili Kesultanan. Dengan demikian, para
ahli waris itu merasa mempunyai hak milik atas tanah-tanah
yang diatur berdasarkan Rijksblad van Kasultanan No 16
Tahun 1918.
5. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat berkepentingan terhadap percepatan
dan perluasan modal melalui Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Kedua agenda itu membutuhkan ruang produksi baru yang
luas dan murah, atas nama kepentingan umum.

Telaah kritis terkait pertanahan DIY dalam konteks Keistime-
waan DIY dapat disimak dalam Antoro (2015) . Selaras catatan
9
Dian Yanuardy (2012, 2014) , Keistimewaan DIY berperan da-
10
lam penyediaan ruang produksi baru yang luas dan murah bagi
proyek-proyek MP3EI atau RPJMN, yang menyebabkan konflik
agraria antara masyarakat dengan aktor-aktor tersebut di atas.
Berikut komunitas-komunitas yang menghadapi konflik agraria
di DIY:

9 Kus Sri Antoro. 2015. Analisis Kritis Substansi dan Implementasi UU No 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY dalam Bidang Pertanahan. Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol 1, No
1, Mei 2015, STPN Yogyakarta.
10 a) Yanuardy, Dian. 2014, Bara Di Tanah Raja: Proses dan Mekanisme Proyek Perampasan
Tanah dan Perlawanan Petani Pesisir di Yogyakarta. Working Paper Sajogo Institute
b) Yanuardy, Dian. 2012. Commoning, Dispossession Projects and Resistance: A Land
Dispossession Project for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia. International Conference
on Global Land Grabbing II October 17-19, 2012 Land Deals Politics Initiative (LDPI),
Department of Development Sociology at Cornell University, Ithaca, New York. https://www.
academia.edu/12288247/Commoning_Dispossession_Project_and_Resistance_A_Land_
Dispossession_Project_for_Sand_Iron_Mining_in_Yogyakarta_Indonesia

386 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang