Page 403 - Mozaik Rupa Agraria

pelanggaran HAM yang dilakukan Gubernur DIY, inilah alasan
kenapa komunitas ini kemudian diterima dalam pusaran gerakan
agraria DIY.
Kelas Konglomerat mempunyai aset di banyak tempat
termasuk di DIY dalam skala besar, menguasai konsesi ekonomi
raksasa di DIY dan pengaturan bisnis di kalangan Tionghoa,
penguasa perhimpunan Tionghoa, mempunyai akses jaringan
bisnis ke luar negeri, serta dipercaya oleh pusat kekuasaan lokal.
Mereka mementingkan kelangsungan bisnis skala raksasa dan
hubungan baik dengan penguasa lokal, keguncangan politik lokal
akan mengganggu stabilitas bisnis mereka. Bagi mereka menyintas
hak atas ruang hidup dengan cara melawan diskriminasi etnis dan
ras tidak perlu karena akan mengganggu relasi kekuasaan dan
stabilitas bisnis. Kelas konglomerat dapat menghindari kerusuhan
dan menyelamatkan modal keluar daerah. Andai Instruksi 1975
dicabut maka mereka yang paling diuntungkan karena seluruh
asetnya resmi menjadi miliknya dengan tanda bukti kepemilikan
(Sertipikat Hak Milik Tanah).
Kelas Miskin hidup dari ekonomi informal dan berpenghasilan
kecil, tidak memiliki aset, tidak terhimpun dalam organisasi
Tionghoa, dan rentan perlakuan diskriminasi oleh etnis mayoritas.
Bagi mereka dapat menjalani hidup tanpa diskriminasi etnis lain
sudah sangat menguntungkan, memperjuangkan hak atas ruang
hidup dapat meningkatkan kerawanan mereka karena mereka tak
dapat menghindari risiko konflik sosial bernuansa etnis dan ras
di DIY. Artinya, Instruksi 1975 tidak terlalu penting dipersoalkan.
Jika Instruksi 1975 dicabut mereka belum tentu memperoleh
hak atas tanah karena tidak mampu membeli tanah atau tidak
memiliki aset sebelumnya.
Kelas Menengah mempunyai aset di DIY dan tidak terlalu
banyak asetnya di luar DIY, mereka hidup dari bisnis menengah

390 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang