Page 184 - Kembali ke Agraria
P. 184
Kembali ke Agraria
terorganisirnya petani menjadi cikal bakal dari lemah dan kalahnya
petani di hadapan pihak lain. Melalui kerja tekun yang terus menerus
dalam melahirkan, memperkuat, menata dan merawat organisasi tani
yang sejati akan menjadi pintu gerbang bagi pertumbuhan kesadaran
baru, semangat baru dan kekuatan baru di kalangan petani.
Organisasi tani tidak melulu bicara sosial-politik petani, melain-
kan juga menggarap segi sosial-ekonomi petani. Meningkatkan posisi
tawar secara politik mestilah disertai pengembangan kapasitas petani
dalam ekonomi pertanian mereka. Kuat secara politik dan mandiri
dalam ekonomi adalah idealisme yang disasar oleh kerja pengorga-
nisasian petani. Pendek kata, hanya melalui kerja terorganisirlah
gerakan kaum tani dapat mencapai tujuan dan cita-citanya. Dengan
organisasi yang baik pula, kalangan petani dan masyarakat pada
umumnya dimungkinkan untuk menempuh jalur damai, dialogis dan
bermartabat dalam menyelesaikan beragam persoalan sosial, eko-
nomi, dan politik yang dihadapinya. Untuk itu, konsolidasi antar
organisasi tani yang punya cita-cita sama menjadi kebutuhan men-
desak.
Diperlukan juga pembukaan hati nurani dan akal sehat elite
politik untuk secara serius mengabdikan posisi politiknya bagi ke-
menangan petani, yang berarti kemenangan seluruh bangsa. Hati
dan pikiran elite yang tengah manggung di kursi eksekutif, legislatif
maupun yudikatif sudah saatnya disterilkan dari pragmatisme politik
elitis yang kerap kali tak sebangun, bahkan berseberangan dengan
kepentingan petani. Dengan hati jernih dan pikiran cerdaslah kebi-
jakan yang menyentuh hidup petani akan mungkin terbangun.
Tragedi di Brasil 17 April sembilan tahun lalu, sebagaimana
tragedi-tragedi sejenis yang seringkali berulang di tanah air kita—
semacam kasus Bulukumba (Sulsel) dan Manggarai (NTT)—hendak-
nya menjadi peringatan bahwa komitmen untuk memihak petani
sedang ditunggu-tunggu. Dan komitmen ini mestilah dimiliki semua
pihak yang menyatakan mencintai bangsanya sekaligus menghormati
kemanusiaan asasi secara universal.
165

