Page 189 - Kembali ke Agraria

Sinar Harapan, 11 Mei 2005

Heboh Perpres Penunjang Penggusuran

ENGETAHUI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 3 Mei
Mlalu, meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, hati penulis tergetar. Pikiran kusam meng-
gelayuti isi kepala, membayangkan akan kian memburuknya kondisi
agraria di Tanah Air tercinta. Betapa tidak, demi “pembangunan”
dan “kepentingan umum”, Perpres ini memberi kewenangan kepada
Presiden untuk mencabut hak rakyat atas tanah.
Tak berlebihan jika dikatakan Perpres ini sejatinya sarana penun-
jang penggusuran. Padahal kita rindu berhentinya penggusuran
terhadap rakyat, berdalih pembangunan kepentingan umum seka-
lipun. Perpres ini tak pelak bikin heboh karena berpotensi mengu-
kuhkan cakar kapitalisme yang jadi biang krisis agraria, juga poten-
sial membangkitkan otoritarianisme di lapangan agraria akibat makin
ringan tangannya penguasa menggusur tanah untuk pembangunan.
Makin banyak dan kerasnya penggusuran tanah rakyat menjadi sesu-
atu yang sangat mungkin terjadi jika Perpres ini dijalankan.
Latar belakang dan motif di balik Perpres ini sudah banyak dibe-
ritakan dan dianalisis media massa. Liputan dan tajuk rencana koran
ini jadi contoh baik (lihat Sinar Harapan, 9/5/05). Perpres yang berisi
24 pasal ini tidak secara gamblang memastikan keharusan tiap proyek
pembangunan melindungi dan menghormati hak rakyat atas tanah.
Perpres ini hanya merinci 21 jenis proyek berkategori pembangunan

170