Page 146 - ESSAI AGRARIA 22.indd

Real-Time File Integrity Monitoring:
Upaya Perlindungan Integritas
Sertifikat Tanah Elektronik untuk
Meningkatkan Pelayanan Pertanahan
dan Tata Ruang secara Digital

Asep Setiawan

Pendahuluan

ulai awal tahun 2021, melalui laman resmi Kementerian
MATR/BPN, telah dikeluarkan kebijakan Peraturan Menteri
ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun
2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang berisikan transformasi
sertipikat tanah dari analog menjadi elektronik. Dalam Peraturan
Menteri ini dijelaskan surat tanah elektronik akan menggantikan
surat tanah fisik, termasuk penggantian buku tanah, dan surat
ukur/gambar denah. Pada tahun ini Kementerian ATR/BPN
baru akan mulai menerapkan sertipikat tanah elektronik dengan
berbagai tahapan. Tahapan pertama dimulai dengan tanah-tanah
milik pemerintah, kemudian mulai masuk ke sektor perbankan
dan perusahaan BUMN, setelahnya baru kemudian menyasar ke
individual masyarakat (Laksono, 2022). Kepala Kantor Pertanahan
di wilayah masing-masing nantinya bertugas menarik sertipikat
untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi
warkah pada kantor pertanahan (BBC News Indonesia, 2021).
Secara prinsip kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk

135