Page 147 - ESSAI AGRARIA 22.indd

meningkatkan pelayanan publik dan meminimalisasi kasus- kasus
pertanahan di Indonesia (EMedia DPR RI, 2022).
Itulah rencana indah pemerintah yang meski belum terlaksana
sampai saat ini. Sebelum lebih jauh, mari lihat bagaimana realita
keamanan ruang siber saat ini yang nantinya akan menjadi rumah
bagi sertipikat elektronik yang dititipkan oleh masyarakat. Dimulai
dengan permulaan tahun 2022, terjadi kebocoran data yang
dialami Bank Indonesia (BI) pada Januari 2022. Bank yang menjadi
sentral dari seluruh bank di Indonesia ini seharusnya memiliki
keamanan tingkat tertinggi diantara semua sektor perbankan.
Namun, disayangkan BI justru malah kehilangan data sebesar
228 GB dari 513 komputer akibat serangan ransomware (Makdori,
2022). Selanjutnya disusul oleh kebocoran data yang dialami

oleh Badan Usaha Milik Negara yakni PLN. Dalam situs breached.

to terlihat pengguna Lolyta mengaku menyediakan dan menjual
sekitar 17 juta data pelanggan PLN yang dibocorkan pada Agustus
2022 lalu. Belum selesai bulan Agustus terjadi lagi kasus kebocoran
data, yang kali ini dialami oleh Indihome. Data pengguna tersebut
berukuran 16,79GB yang berisi riwayat browsing, NIK, jenis
kelamin, dan nama lengkap (Nariswari, 2022).
Tak cukup sampai di situ, memasuki bulan September,
seorang hacker mulai mencuat namanya di ruang publik. Hacker
bernama Bjorka berhasil membuat pemerintah kalang-kabut soal
kebocoran data pribadi sampai-sampai membentuk satuan tugas
perlindungan data untuk meresponsnya. Bjorka memulai ulahnya
dengan membocorkan 105 juta penduduk milik Komisi Pemilihan
Umum. Kemudian 1,3 miliar data proses registrasi SIM Card,
hingga ribuan dokumen kenegaraan berhasil diretas oleh Bjorka
kurang dari satu bulan (Imaduddin, 2022). Realita ini kembali
menyadarkan kita, apakah yakin sertipikat tanah yang berharga di
setiap lembarnya akan di tempatkan pada ruang siber tanpa batas?

136 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat