Page 15 - ESSAI AGRARIA 22.indd

klasterisasi adalah pengelompokan jenis keluaran/output/hasil
kegiatan PTSL. Klasterisasi bidang tanah ini terdiri atas klaster 1
(K1), klaster 2 (K2), klaster 3 (K3) dan klaster 4 (K4) (Marryanti,
S & Purbawa, Y 2018). Dengan adanya klasterisasi bidang tanah,
maka menyebabkan kegiatan PTSL berbeda dengan kegiatan
pendaftaran tanah lainnya, dimana objeknya tidak hanya bidang-
bidang tanah yang belum terdaftar yang dikategorikan sebagai K1,
K2 dan K3, namun termasuk juga bidang-bidang tanah yang sudah
terdaftar yang dikategorikan sebagai K4 guna peningkatan kualitas
data pertanahan.
Pelaksanaan PTSL diharapkan dapat mewujudkan kota/
kabupaten lengkap. Kota/kabupaten lengkap itu sendiri adalah
kota/kabupaten yang seluruh bidang tanahnya terdaftar yang
masing-masing desa/kelurahan secara materiil telah memenuhi
syarat lengkap dan valid baik spasial maupun yuridis. Sebagai
upaya mewujudkan hal tersebut perencanaan kegiatan PTSL
menggunakan prinsip 3M yakni mendekat, merapat, menyeluruh
dan mengharuskan output akhirnya berupa desa/kelurahan lengkap.

Terwujudnya kabupaten/kota lengkap bukan hanya
sekedar untuk mendapatkan penghargaan karena terbentuknya
kabupaten/kota lengkap melainkan demi meningkatkan kualitas
pelayanan pertanahan yang ada. Dengan adanya kabupaten/kota
lengkap dapat membantu mengurangi kemungkinan adanya
tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan. Pemetaan bidang
tanah yang telah lengkap juga sangat memudahkan kantor
pertanahan dalam mengidentifikasi darah yang terindikasi telah
terjadi sengketa, konflik, dan perkara. Adanya kabupaten/kota
lengkap merupakan langkah awal dari transformasi pelayanan
pertanahan menjadi elektronik dan memudahkan masyarakat
dalam mengakses informasi bidang tanah yang ada serta mampu
menyediakan pelayanan yang sesuai dengan Undang – Undang

4 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat