Page 16 - ESSAI AGRARIA 22.indd

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Transformasi digital
yang mulai dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sejak tahun
2020 dengan dimulainya pelayanan Hak Tanggungan secara
elektronik dan tidak lagi menggunakan blangko untuk pelayanan
hak tanggungan. Pada tahun 2020 ini era dimana Kementerian
ATR/BPN menekankan pelaksanaan pelayanan pendaftaran dapat
dilaksanakan jika bidang-bidang tanah yang dimohonkan telah
valid baik itu buku tanah, surat ukur, hingga persil bidang tanah.
Proses ini memaksa dijalankannya kegiatan pemetaan bidang
tanah yang lebih aktif lagi.
Dengan terwujudnya kota lengkap juga mendorong
Kementerian ATR/BPN menjadi lebih maju dan modern karena
mampu menyajikan basis data yang baik dan akurat. Dengan
Basis data yang baik dan akurat dapat memberi jaminan kepastian
hukum kepada pemegang hak atas tanah. Terpetakannya seluruh
bidang tanah di Indonesia erat kaitannya dengan pelaksanaan
hukum steltel positif. Terciptanya sistem pelayanan publik yang
baik juga dapat membawa Kementerian ATR/BPN menjadi
lembaga pemerintahan berstandar internasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif. Pada kajian ini pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan
dengan studi literatur dan membandingkan kenyataan di
lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data
sekunder yang berasal dari undang-undang, peraturan, dan data-
data yang ada. Pada penelitian ini akan dideskripsikan mengenai
setiap pelaksanaan kegiatan PTSL Kluster 4 di Kota Pare-Pare dan
persiapannya menuju Kota Lengkap.

Melihat besarnya manfaat dan tujuan pelaksanaan dari PTSL
sehingga timbul urgensi untuk segera menyelesaikannya. PTSL
dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tetapi ada

Strategi Akselerasi Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap 5
melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap