Page 9 - Land Reform dari Masa ke Masa

viii Land Reform Dari Masa Ke Masa

dihadapkan pada hal yang serupa. Hak-hak asli rakyat
yang berdasarkan hukum adat semakin terdesak dan
sekarang dalam posisi defensif melawan hak-hak baru
berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang diberikan
oleh negara, yang tercermin dalam berbagai konflik
agraria di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sangat
ironis dengan Penjelasan Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA) 1960 yang telah mengecam peraturan
perundang-undangan kolonial karena mengandung
dualisme hukum yang tidak sesuai dengan cita-cita
persatuan bangsa dan tidak menjamin kepastian hukum
bagi rakyat asli. Pengulangan kembali itu berwujud
konflik hukum agraria nasional (dalam arti luas
termasuk hukum kehutanan, perairan dan pesisir pantai,
mineral dan gas bumi) yang dibuat oleh negara
berhadap-hadapan dengan hukum-hukum rakyat (adat)
yang secara formal dilindungi oleh UUPA. Ini berarti
telah muncul “dualisme hukum” dalam bentuk baru
“state-law” dan “adat laws”.
Dalam buku ini terungkap terjadinya pengabaian
terhadap hak-hak agraria yang berbasis hukum adat
serta hak-hak baru yang berdasarkan perundang-
undangan agraria dalam rangka pelaksanaan land re-
form. Sebaliknya negara dengan kelengkapan penegak
hukumnya lebih mementingkan hak-hak baru yang
mendukung kepentingan pemilik modal besar. Hal ini
telah melestarikan konflik yang berkepanjangan,
mengoyak persatuan bangsa, tidak menjamin kepastian
hukum yang tak pernah jeda antara negara, pemilik
modal dan rakyat sepanjang sejarah agraria Indonesia.
Berbagai program land reform dan sejenisnya layu
sebelum berkembang. Berbagai peraturan hukum yang
bermaksud mengatur lebih lanjut land reform yang
memihak pada kepentingan terbesar rakyat (petani)
tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sementara